ANGGARAN NEGARA Lambatnya Pencairan Hambat Pertumbuhan Ekonomi Selasa, 18 Desember 2007 JAKARTA (Suara Karya): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak heran dengan fenomena rush anggaran di kementerian dan lembaga negara. Rush anggaran terjadi dalam dua tahun belakangan ini. Anggaran yang tidak terealisasi juga membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. "Itu karena sistem penganggaran kita lemah, tim yang bekerja masih muka-muka lama yang cara berpikirnya tidak banyak berubah. Sehingga tidak mengherankan bila terjadi rush untuk mengejar realisasi anggaran," kata anggota Komisi XI DPR Ramson yang dihubungi di Jakarta, Senin (17/12) kemarin. Ramson menegaskan, sepanjang sistem penganggaran tidak berubah, dipastikan tahun depan hal yang sama kembali terjadi. Padahal, jika sesuatu pernah terjadi, apalagi kejadian yang tidak menguntungkan, mestinya segera dihentikan. "Kita jangan terjerembab di lobang yang sama. Realisasi anggaran dan jor-joran di akhir tahun sudah berlangsung sejak 2005. Hal yang salah ini tidak juga menjadi pelajaran," katanya. Menurut Ramson, dengan rendahnya realisasi anggaran, multiplier effect dari anggaran itu juga relatif rendah. Dia mengemukakan beberapa hal seperti masalah pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang seharusnya semua lebih baik tetapi tidak memenuhi harapan. "Saya tidak yakin pertumbuhan 6,3 persen tercapai tahun ini, karena tidak ada daya dukung anggaran. Bila realisasi anggaran lebih awal, semua akan teratasi. Pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sasaran," ujarnya. Ke depan, Ramson berharap cara pencairan anggaran yang selalu jor-joran di akhir tahun diubah. Sementara itu, ekonom Hendri Saparini minta pemerintah menjelaskan sebab musabab rush di KPPN menjelang akhir tahun, karena hal sama terjadi dua tahun belakangan. "Itu (rush) karena apa? Apa prosedurnya atau masalah administrasi, semua harus dijelaskan," kata Hendri Saparini. Dia tegaskan, rush di KPPN itu menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi, buntunya perkembangan sektor riil, sehingga berdampak kepada sulitnya pengatasan masalah pengangguran dan kemiskinan. "Kalau realisasi anggaran rendah, jelas akan berdampak buruk pada ekonomi, pertumbuhan lambat, sektor riil tidak bergerak seperti sekarang, dan kemiskinan juga tidak teratasi," ujarnya. Hendri mengatakan, anggaran penting untuk melaksanakan program, dan bahkan terobosan ekonomi yang dibutuhkan saat kemiskinan dan pengangguran cenderung naik. (Indra)

Selasa, 18/12/2007

Menkeu kejar pajak orang terkaya
Setoran pajak 2007 terancam gagal

JAKARTA: Setoran Ditjen Pajak (di luar PPh migas) yang ditargetkan APBN-P 2007 sebesar Rp395 triliun terancam gagal akibat membengkaknya koreksi penerimaan hingga melebihi nominal pada posisi Oktober Rp22,4 triliun.

Seorang pejabat Departemen Keuangan yang meminta identitasnya dilindungi mengatakan angka sementara koreksi penerimaan hingga akhir November 2007 yang dikonfirmasikan ke Ditjen Pajak baru menghasilkan penerimaan DJP beberapa poin di atas 80%.

"Jadi kalau mau tercapai target APBN-P, paling tidak penerimaan pajak harus mendekati 20% di bulan Desember. Angka sebesar ini sangat berat. Biasanya per bulan kan sekitar 7%. Kalau Desember bisa 14% saja, masih miss 6%," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Dia membenarkan angka koreksi di Kanwil Wajib Pajak Besar yang di atas Rp10 triliun, lalu Rp6 triliun di Kanwil BUMN, kanwil terbesar kedua, dan Rp6 triliun, Rp740 miliar di Kanwil Pajak Jakarta Timur. (Bisnis, 17 Desember).

Angka yang diajukan pejabat ini memang belum mendapatkan konfirmasi resmi. Akan tetapi seorang pejabat lain di Depkeu bahkan mengajukan angka yang lebih rendah, di bawah 80%. "Tapi akhir tahun nanti diproyeksi mendekati 100%," katanya tanpa menjelaskan caranya.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hekinus Manao yang ditemui terpisah untuk menjelaskan kesimpang-siuran data setoran pajak ini memilih berkomentar singkat. "Kalau pajak saya tidak komentarlah. Tapi kalau belanja, per 30 November sudah 72%," katanya.

Di APBN-P 2007, target penerimaan DJP dipatok sebesar Rp395 triliun, atau diturunkan dari target semula di APBN 2007 sebesar Rp411 triliun. Tahun lalu, dari target DJP Rp333 triliun hanya tercapai Rp314 triliun, atau shortfall Rp19 triliun.

Penurunan target setoran pajak pada tahun fiskal 2007 itu merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Sebelumnya, target setoran DJP pada APBN-P selalu dinaikkan. Penurunan target ini dilakukan bersamaan dengan program reformasi Depkeu.

Kejar orang kaya

Di tempat terpisah, Menkeu Sri Mulyani mengatakan� telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menelusuri kewajiban perpajakan 40 orang terkaya di Indonesia seperti dirilis berkala Forbes pekan lalu.

Menkeu mengatakan yang akan ditelusuri itu adalah semua jenis pajaknya, pribadi dan badan.

Menurut dia, mengejar pajak badan relatif lebih mudah daripada pajak pribadi, meski di lapangan keduanya juga sama sulit. "Jadi walaupun disebutkan Forbes dia itu punya Rp50 triliun, dia akan katakan that's not mine, itu kan keseluruhan dari badan yang saya punya."

Yang pasti, sambung dia, kalau setelah dicocokkan antara jumlah pajak yang dibayar dan jumlah kekayaan yang dirilis Forbes itu terlalu besar selisihnya, hal tersebut akan jadi catatan tersendiri dan Depkeu akan menelitinya lebih lanjut. (bastanul. siregar@bisnis.co.id)

Oleh Bastanul Siregar
Bisnis Indonesia